PAMEKASAN HEBAT - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan, Madura, mengantisipasi risiko bencana akibat cuaca buruk yang melanda wilayah itu akhir-akhir ini dengan menerjunkan tim pemantau khusus dari relawan penanggulangan bencana dan personel institusi itu di 189 desa/kelurahan setempat.
"Pemantauan khusus perkembangan cuaca ini guna mengurangi risiko bencana, dan kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan dari arahan Presiden RI Joko Widodo pada acara rakor koordinasi penanggulangan bencana beberapa waktu lalu," kata Analis Muda Kebencanaan BPBD Pemkab Pamekasan Budi Cahyono kepada media, Senin (6/3/2023).
Budi menuturkan, ada tujuh poin arahan yang disampaikan Presiden pada rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana 2023 pada 2-3 Maret 2023.
Pertama, Presiden meminta agar sistem peringatan dini dapat dimaksimalkan dan sampai diterima oleh masyarakat sebelum terjadinya bencana. Sehingga melalui peringatan dini yang baik, masyarakat dapat mengetahui dan mengambil tindakan cepat dalam antisipasi bencana.
Menurut Presiden, sistem peringatan dini adalah hal yang paling penting dalam penanggulangan bencana. Namun Presiden masih melihat bahwa hal itu masih sering terlambat.
Kedua, Presiden mengatakan bahwa edukasi dan pelatihan bagi masyarakat untuk mengantisipasi potensi bencana harus dilakukan. Sebagai negara yang dilalui dua lempeng aktif dan berada pada zona khatulistiwa beriklim tropis membuat Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi.
Ketiga, Kepala Negara mengingatkan agar tata ruang dan konstruksi bangunan maupun lokasinya diperhitungkan dengan matang dan mencakup aspek ketahanan dari potensi risiko bencana.
Berikutnya Presiden juga meminta agar penyesuaian anggaran dalam penanggulangan bencana dapat disiapkan dan ditingkatkan. Khususnya bagi pemerintah daerah, Presiden meminta agar memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasi.
Masing-masing pemerintah daerah seharusnya memiliki tata kelola anggaran untuk penanggulangan bencana. Sehingga apabila terjadi bencana, pemerintah daerah sudah siap dan tidak terlalu menggantungkan kepada pemerintah pusat.
Kelima, Kepala Negara berpesan agar penggunaan dana bencana dapat diprioritaskan untuk masyarakat. Dalam konsep penanggulangan bencana, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus diutamakan. Sebab, keselamatan masyarakat menjadi hukum yang tertinggi.
Keenam, Presiden meminta agar pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah dapat menyederhanakan aturan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Arahan ketujuh, Presiden meminta agar seluruh pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan selalu dikontrol. Tidak hanya dalam pelaksanaan anggaran, namun juga bagaimana seluruh sistem mulai dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana dapat dimonitor dengan baik sehingga tidak timbul permasalahan di kemudian hari.
"Ketujuh poin arahan Presiden ini harus segera ditindaklanjuti, karena selain merupakan perintah kepala negara juga, demi meningkatkan risiko apabila terjadi bencana," kata Budi, menjelaskan.
Selain menerjunkan petugas khusus dari unsur relawan dan personel BPBD Pemkab Pamekasan, pihaknya juga bekerja sama dengan TNI-Polri, sehingga upaya mencegah risiko saat terjadi bencana alam.
Budi yang juga Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Pemkab Pamekasan ini menjelaskan, jenis bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pamekasan saat ini adalah angin kencang dan hujan deras yang sering menyebabkan jaringan listrik terganggu.
"Selain melakukan pemantauan perkembangan cuaca di 189 desa/kelurahan se-Kabupaten Pamekasan, mereka juga bertugas mengedukasi warga tentang pentingnya melakukan pencegahan guna menekan risiko bencana," Analis Muda Kebencanaan BPBD Pemkab Pamekasan Budi Cahyono, menjelaskan. (KIM PAMEKASAN HEBAT)