"Arahan Presiden ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda seluruh Indonesia beberapa waktu lalu," kata Baddrut Tamam di Pamekasan, Kamis (28/11/2019).
Bupati muda yang berpasangan dengan Raja'e ini menjelaskan, pihaknya perlu menyampaikan ini, agar menjadi perhatian semua pihak, khususnya para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan.
Selain OPD, instansi pemerintahan lainnya juga penting untuk mengetahui hal ini, sehingga apa yang diharapkan presiden bisa terealisasi dengan baik.
Menurut bupati, dalam rapat koordinasi dengan Forkopimda se-Indonesia yang digelar 13 November 2019 itu, presiden menargetkan bahwa mulai Januari lelang proyek pembangunan di masing-masing daerah harus sudah digelar, dan pada bulan Maret harus mulai dieksekusi.
"Karena ini merupakan arahan, maka harus kita perhatikan dan harus kita laksanakan," katanya.
Selain soal percepatan pembangunan, hal lain yang juga menjadi perhatian presiden adalah pentingnya membangun komitmen dalam mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Pamekasan Taufikurrahman menyatakan, pihaknya siap melaksanakan instruksi itu.
Ia menjelaskan, lambatnya realisasi proyek pembangunan di Pamekasan selama ini, karena beberapa hal.
"Salah satunya karena adanya pelaksanaan pilkada serentak dan pemilu 2019," kata Taufik.
Gelaran pesta demokrasi ini ikut berpengaruh pada realisasi program di Pamekasan dan di daerah lain di Indonesia karena program yang bersifat bantuan hibah ditunda, karena dikhawatirkan bernuansa politik. (Penawarta.Com, 29 Nov 2019)